Jurnal Nusantara | Purwakarta – Kinerja Kepala Desa Simpang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, kembali menjadi sorotan warga. Sejumlah masyarakat menilai pengelolaan anggaran desa di bawah kepemimpinan Asikin perlu diaudit secara menyeluruh oleh pihak berwenang.
Sorotan tersebut muncul karena adanya dugaan penguasaan langsung dana desa dan bantuan provinsi oleh kepala desa, tanpa transparansi yang jelas kepada masyarakat maupun lembaga desa terkait.
Warga menilai, setiap kali anggaran desa maupun bantuan pemerintah turun, pengelolaannya terkesan tertutup dan minim informasi publik.
Yang menjadi perhatian serius, menurut warga, adalah munculnya pembangunan aset pribadi kepala desa, seperti rumah dan bengkel, yang waktunya dinilai berdekatan dengan pencairan anggaran desa. Kondisi ini memicu pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Setiap ada anggaran turun, selalu ada pembangunan pribadi. Ini yang membuat warga bertanya-tanya,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga menilai, praktik pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan perangkat desa, bukan dipegang secara sepihak.
Mereka mendesak Inspektorat, DPMD, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit agar tidak muncul prasangka negatif yang berlarut-larut.
“Kalau memang bersih, audit bukan masalah. Justru audit bisa menjawab semua keraguan warga,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Simpang belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.
Media masih berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan berimbang.
Warga berharap, pengawasan serius dapat dilakukan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan menimbulkan polemik dan keresahan di tingkat bawah.
