KUNINGAN, JAWA BARAT, JURNAL NUSANTARA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke lokasi pada Kamis, 22 Oktober 2026, untuk memantau sekaligus mengoordinasikan upaya penanganan kebakaran.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pengendalian api agar tidak semakin meluas dan merusak ekosistem hutan yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Dalam penanganan kebakaran tersebut, pemerintah melibatkan berbagai unsur, mulai dari petugas kebencanaan, pengelola kawasan taman nasional, aparat keamanan, pemadam kebakaran, relawan, hingga masyarakat setempat.
Berdasarkan laporan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 23 Oktober 2026, sekitar 100 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan pengendalian perambatan api. Personel tersebut berasal dari BPBD Kabupaten Kuningan, BPBD Jawa Barat, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Masyarakat Peduli Api, TNI/Polri, Satpol PP, petugas pemadam kebakaran, komunitas pecinta alam, serta warga lokal.
Sebagian titik api dilaporkan berhasil dipadamkan. Petugas juga membuat sekat bakar di sepanjang tepian area yang terdampak untuk menghambat pergerakan api menuju kawasan dengan vegetasi yang lebih rapat.
Dedi Mulyadi Ajak Masyarakat Bergotong Royong
Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM meminta masyarakat di sekitar kawasan Gunung Ciremai ikut berperan dalam upaya pengendalian kebakaran.
Ajakan tersebut ditujukan terutama kepada masyarakat di sekitar Desa Seda, Desa Cibuntu, dan Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Aparat kewilayahan, termasuk camat, kepala desa, ketua RW, dan ketua RT, diminta membantu mengoordinasikan partisipasi warga.
Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dapat memperkuat upaya petugas di lapangan, khususnya dalam mencegah api merambat lebih jauh.
Untuk mendukung warga yang terlibat dalam pekerjaan pemadaman, Dedi Mulyadi menyiapkan honor sebesar Rp250.000 per orang per hari. Ia juga menyampaikan rencana pemberian bonus apabila api dapat segera dikendalikan.
Kebijakan tersebut diberitakan oleh ANTARA pada 22 Oktober 2026 sebagai salah satu langkah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan karhutla.
Meski demikian, keterlibatan masyarakat harus tetap berada dalam koordinasi petugas yang berwenang. Kebakaran di kawasan pegunungan memiliki risiko tinggi karena medan yang terjal, vegetasi yang mudah terbakar, serta kemungkinan perubahan arah angin yang dapat mempercepat perambatan api.
Pemadaman Darat Diperkuat, Dukungan Udara Disiapkan
Penanganan karhutla di Gunung Ciremai tidak hanya mengandalkan pemadaman dari darat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan langkah tambahan untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses oleh personel.
Pada Jumat, 23 Oktober 2026, Kuningan Mass melaporkan kedatangan Dedi Mulyadi di Lanud Sukani, Majalengka, untuk mendukung operasi pemadaman. Dalam laporan tersebut, dukungan pengambilan air melalui jalur udara turut disiapkan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan rencana koordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan pelaksanaan hujan buatan di kawasan terdampak.
Upaya pemadaman dari udara, termasuk metode water bombing, memerlukan kesiapan personel, peralatan, sumber air, kondisi cuaca, dan koordinasi operasional. Karena itu, rencana dukungan udara perlu dibedakan dari kegiatan yang telah benar-benar dilaksanakan.
Kombinasi pemadaman darat, pembuatan sekat bakar, dan dukungan udara diharapkan dapat membantu mempercepat pengendalian kebakaran serta mengurangi risiko kerusakan hutan yang lebih luas.
Ancaman Karhutla dan Pentingnya Menjaga Ekosistem
Kebakaran hutan di kawasan Gunung Ciremai bukan sekadar persoalan pemadaman api. Peristiwa ini juga berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati, keberlangsungan habitat satwa, kondisi tanah, serta fungsi kawasan hutan sebagai penyangga lingkungan.
Kerusakan vegetasi akibat kebakaran dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Dalam kondisi tertentu, hilangnya tutupan vegetasi juga berpotensi meningkatkan erosi dan mengganggu fungsi tata air, terutama ketika kawasan terdampak memasuki musim hujan.
Oleh karena itu, upaya penanganan perlu disertai langkah pencegahan, pemantauan pascakebakaran, dan pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran sampah, ilalang, maupun vegetasi secara sembarangan di sekitar kawasan hutan. Aktivitas pembakaran yang tidak terkendali dapat menjadi sumber kebakaran baru, khususnya ketika kondisi lingkungan kering.
Apabila menemukan titik api atau asap dari kawasan hutan, masyarakat sebaiknya segera melaporkannya kepada petugas berwenang dan tidak mendekati lokasi berbahaya tanpa perlengkapan serta arahan yang memadai.
Kolaborasi Menjadi Kunci Penanganan
Penanganan karhutla Gunung Ciremai menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah, petugas lapangan, relawan, komunitas lingkungan, dan masyarakat sekitar.
Keberhasilan pemadaman tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel, tetapi juga oleh koordinasi, ketepatan strategi, ketersediaan peralatan, dan keselamatan seluruh pihak yang bertugas.
Perkembangan terbaru mengenai luas area terdampak, jumlah titik api yang masih aktif, serta pelaksanaan operasi pemadaman lanjutan perlu terus dipantau melalui laporan resmi pemerintah dan pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai.
Publik juga diharapkan mendapatkan informasi yang akurat agar tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi mengenai kondisi kebakaran.
Perlindungan Gunung Ciremai merupakan tanggung jawab bersama. Selain membantu penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian kawasan tersebut bagi generasi mendatang.
Redaksi berita oleh JURNAL NUSANTARA
Sumber referensi : Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jurnal Nusantara, Jabar Today, ASBI News, Media Nusantara, ANTARA News, Media Indonesia, dan Kuningan Mass.
