Jurnal Nusantara, Kabupaten Bandung – Ambruknya kanopi beton di sekitar 13 kios Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, memicu pertanyaan tajam terkait kualitas konstruksi, pengawasan teknis, serta akuntabilitas publik dalam proyek sarana umum yang menjadi tulang punggung perekonomian pedagang lokal. Insiden yang terjadi pada Senin (16/3/2026) sekitar pukul 12.30 WIB menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya, setelah material bangunan runtuh di tengah aktivitas pasar yang ramai.
Menurut laporan beberapa media, pemerintah daerah telah memastikan pengelola pasar bertanggung jawab atas dampak peristiwa tersebut, termasuk kompensasi kepada pedagang yang kiosnya terdampak dan penanganan korban luka serta santunan terhadap keluarga korban meninggal dunia. Namun, langkah ini justru mencuatkan kritik bahwa tanggung jawab administratif tidak bisa menggantikan evaluasi serius terhadap mutu konstruksi yang diduga lemah dan pengawasan teknis yang kurang ketat.
Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi bangunan pasar, melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perdagangan untuk memastikan layak atau tidaknya struktur bangunan yang tersisa. Namun, pertanyaan penting tetap terbuka: mengapa struktur bangunan bisa menunjukkan kerusakan fatal tanpa ada intervensi yang berarti sebelum tragedi terjadi?
Sebelum insiden, 13 kios yang ambruk adalah bagian penting dari pusat kegiatan ekonomi lokal. Reruntuhan bangunan bukan hanya menelan korban, tetapi juga menghancurkan mata pencaharian pedagang yang selama ini menggantungkan hidupnya pada pasar tersebut. Kompensasi pedagang meski penting, tidak menyelesaikan akar masalah yang berakar pada desain, kualitas material, dan akuntabilitas proyek.
Kepolisian Resor (Polresta) Bandung kini tengah menyelidiki penyebab robohnya bangunan, bekerja sama dengan tim laboratorium forensik dan melibatkan ahli konstruksi untuk menelusuri faktor-faktor teknis yang berkontribusi pada keruntuhan. Namun, ada kekhawatiran publik bahwa penyelidikan semata tanpa konsekuensi hukum tegas terhadap pihak-pihak yang lalai tidak akan cukup mencegah tragedi serupa di masa depan.
Para pengamat infrastruktur urban menilai insiden ini sebagai indikator lemahnya tata kelola proyek publik di kawasan Kabupaten Bandung yang semakin berkembang pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus pembangunan infrastruktur di wilayah ini memang intensif namun acapkali dikritik karena kurangnya pengawasan kualitas teknis dan transparansi dalam pengadaan maupun pelaksanaan proyek.
Kejadian ini bukan lagi sekadar kecelakaan konstruksi, melainkan peringatan keras akan pentingnya penguatan sistem pengawasan teknis, sertifikasi laik fungsi bangunan, dan akuntabilitas dalam setiap proyek ruang publik yang mengandalkan anggaran masyarakat. Tanpa perbaikan sistemik, korban berikutnya bisa jadi bukan hanya kehilangan kios atau pendapatan tetapi juga nyawa.
