JAKARTA, JURNAL NUSANTARA – Realisasi investasi Indonesia selama periode penghitungan yang disampaikan pemerintah pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp3.923,2 triliun. Capaian tersebut disertai penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang, berdasarkan keterangan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani.
Data tersebut disampaikan Rosan setelah melaporkan perkembangan investasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bidang ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Angka ini menjadi salah satu indikator penting untuk melihat aktivitas penanaman modal di Indonesia. Namun, besarnya investasi yang masuk tidak cukup dinilai dari nilai nominal semata. Masyarakat juga perlu melihat sejauh mana investasi tersebut menghasilkan lapangan kerja yang layak, meningkatkan pendapatan, memperkuat industri dalam negeri, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.
Investasi Dalam Negeri dan Asing Relatif Berimbang
Berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah, realisasi investasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp1.998,7 triliun atau sekitar 50,9 persen. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) tercatat Rp1.924,5 triliun atau sekitar 49,1 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi modal domestik dan asing relatif berimbang selama periode yang dihitung.
Partisipasi investor dalam negeri menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Ketika modal domestik berkembang, peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka kesempatan kerja diharapkan ikut meningkat.
Di sisi lain, investasi asing dapat mendukung transfer teknologi, pengembangan industri, peningkatan kapasitas produksi, serta perluasan akses pasar internasional. Meski demikian, manfaat tersebut sangat bergantung pada sektor usaha, kualitas investasi, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan keterkaitan perusahaan besar dengan pelaku usaha di sekitarnya.
Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menarik modal sebanyak-banyaknya, melainkan memastikan investasi berjalan secara produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat luas.
Lebih dari Separuh Investasi Tercatat di Luar Pulau Jawa
Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa tercatat sebesar Rp2.031 triliun atau 51,8 persen. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa mencapai Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah di luar Jawa menyumbang bagian lebih besar dari total investasi yang dilaporkan pemerintah selama periode tersebut.
Pemerataan investasi menjadi persoalan penting dalam pembangunan nasional. Masuknya modal ke berbagai daerah berpotensi mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan aktivitas usaha masyarakat.
Namun, persebaran nilai investasi belum otomatis menunjukkan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah dan pemerintah daerah tetap perlu memastikan kesiapan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja terampil, akses pembiayaan bagi usaha kecil, serta keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai pasok industri.
Daerah yang menerima investasi juga membutuhkan pengawasan agar aktivitas usaha memperhatikan ketentuan lingkungan, hak pekerja, dan kepentingan masyarakat sekitar.
Penyerapan 5,48 Juta Tenaga Kerja Jadi Sorotan
Salah satu angka yang menjadi perhatian dalam laporan tersebut adalah penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang.
Capaian ini memperlihatkan besarnya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan realisasi investasi selama periode penghitungan. Meski demikian, angka penyerapan tenaga kerja perlu dibaca bersama indikator lainnya, termasuk kualitas pekerjaan, tingkat upah, perlindungan pekerja, serta keberlanjutan hubungan kerja.
Bagi masyarakat, keberhasilan investasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dibangun atau nilai modal yang ditanamkan. Ukuran lainnya adalah terbukanya peluang kerja bagi masyarakat setempat, meningkatnya keterampilan tenaga kerja, dan membaiknya daya beli keluarga.
Pemerintah juga perlu terus mendorong kesesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja. Pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan perusahaan, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat investasi.
Dengan demikian, investasi diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara statistik, tetapi juga memperkuat kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik.
Hilirisasi dan Industrialisasi Jadi Arah Kebijakan
Pemerintah menyatakan akan terus mendorong investasi berkualitas, terutama yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi.
Hilirisasi merupakan upaya meningkatkan nilai tambah bahan baku melalui proses pengolahan sebelum dipasarkan sebagai produk antara maupun produk akhir. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat struktur industri nasional, mengembangkan rantai pasok, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Meski demikian, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari bertambahnya fasilitas pengolahan. Kualitas investasi juga perlu dilihat dari kemampuan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, melibatkan pemasok lokal, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga diharapkan memperoleh kesempatan untuk terlibat sebagai pemasok barang dan jasa, mitra distribusi, maupun bagian dari rantai pasok industri.
Keterlibatan tersebut penting agar manfaat investasi tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan berskala besar, tetapi turut membuka peluang pertumbuhan bagi usaha masyarakat.
Pemerintah Perkuat Kepastian Perizinan
Dalam keterangan yang disampaikan, pemerintah turut menyoroti upaya memperkuat iklim investasi melalui integrasi sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan lembaga.
Penyederhanaan proses perizinan diharapkan memberikan kepastian bagi investor mengenai prosedur, waktu pengurusan, dan persyaratan usaha. Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi, baik bagi perusahaan domestik maupun asing.
Namun, kemudahan berusaha harus berjalan beriringan dengan pengawasan, transparansi, kepatuhan terhadap hukum, serta perlindungan kepentingan masyarakat.
Penyelenggaraan perizinan yang baik juga perlu memberikan ruang bagi pelaku UMKM agar dapat mengakses layanan secara lebih mudah, tanpa mengabaikan standar keselamatan, ketentuan lingkungan, dan kewajiban usaha yang berlaku.
Target Investasi hingga 2029 Masih Menjadi Pekerjaan Besar
Pemerintah menyebut kebutuhan investasi untuk mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 mencapai Rp13.032,8 triliun.
Dibandingkan dengan angka kebutuhan tersebut, realisasi Rp3.923,2 triliun yang disampaikan untuk periode triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026 menunjukkan bahwa upaya menarik modal masih harus dilanjutkan.
Perlu diperhatikan bahwa periode realisasi yang dilaporkan tidak sepenuhnya identik dengan satu tahun kalender atau dua tahun penuh yang dihitung dari awal pemerintahan. Penghitungan dimulai pada triwulan IV 2024, dilanjutkan sepanjang 2025, dan berakhir pada triwulan III 2026.
Oleh sebab itu, angka tersebut perlu dipahami sesuai periode pelaporannya ketika dibandingkan dengan target investasi jangka menengah.
Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, investasi perlu didukung oleh peningkatan produktivitas, daya beli masyarakat, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan kepastian hukum. Pertumbuhan yang kuat membutuhkan keterkaitan antara sektor industri, perdagangan, pertanian, jasa, dan usaha masyarakat.
Apa Artinya bagi Daerah dan Masyarakat?
Bagi daerah, investasi dapat menjadi pendorong pertumbuhan apabila disertai perencanaan yang matang. Pemerintah daerah perlu memetakan potensi ekonomi, memperbaiki layanan perizinan, menyiapkan tenaga kerja, serta mempertemukan investor dengan pelaku usaha lokal.
Jawa Barat, sebagai salah satu pusat industri dan kegiatan ekonomi nasional, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa aktivitas investasi berdampak pada pembukaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta pertumbuhan usaha di berbagai kabupaten dan kota.
Bagi Kabupaten Bandung, peluang tersebut dapat diarahkan pada penguatan industri pengolahan, perdagangan, ekonomi kreatif, pertanian, pariwisata, dan usaha berbasis potensi lokal. Akan tetapi, realisasi manfaatnya tetap bergantung pada proyek yang benar-benar masuk, pelaksanaan investasi, dan keterlibatan pelaku ekonomi setempat.
Karena itu, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi pengusaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi agar kesempatan investasi dapat diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.
Di saat yang sama, masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai proyek investasi, dampak terhadap lingkungan, kebutuhan tenaga kerja, serta manfaat ekonomi bagi wilayah tempat usaha beroperasi.
Pertumbuhan Investasi Perlu Diikuti Manfaat Nyata
Capaian realisasi investasi Rp3.923,2 triliun dan penyerapan lebih dari 5,48 juta tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat perkembangan aktivitas penanaman modal nasional berdasarkan laporan pemerintah.
Namun, penilaian terhadap keberhasilan investasi perlu dilanjutkan melalui pemantauan kualitas lapangan kerja, pemerataan kesempatan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Investasi yang berkualitas bukan sekadar modal yang masuk, melainkan kegiatan usaha yang mampu menghasilkan nilai tambah, menciptakan pekerjaan yang layak, membuka peluang bagi UMKM, dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Publik pun perlu terus mengawal agar kebijakan investasi berjalan transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Redaksi berita oleh JURNAL NUSANTARA
Sumber rujukan : keterangan resmi pemerintah melalui Sekretariat Presiden, serta pemberitaan Katadata dan Bisnis.com mengenai realisasi investasi nasional per 20 Oktober 2026.
