Jurnal Nusantara, Manila, Filipina – Dampak eskalasi konflik di Timur Tengah tidak hanya memengaruhi warga di kawasan tersebut, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan warga negara asing yang tinggal dan bekerja di sekitar wilayah konflik. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan pemerintah telah menerima permintaan repatriasi dari lebih dari 1.400 warga Filipina yang tersebar di negara-negara konflik akibat eskalasi perang. Permintaan ini muncul karena meningkatnya kekhawatiran atas keselamatan mereka.
Presiden Marcos mengatakan angka tersebut mencakup para overseas Filipino workers (OFWs) dan warga yang tinggal di berbagai negara Timur Tengah. Permintaan terbesar datang dari warga di Dubai sebanyak sekitar 586 orang, kemudian Israel (297), Abu Dhabi (270), Bahrain (231), Jordan (22), dan Iran (10). Secara total, jumlah permintaan repatriasi yang tercatat mencapai 1,416 orang.
Konflik yang memanas di kawasan ini dipicu oleh serangan antara kekuatan militer yang melibatkan beberapa negara, yang menyebabkan penutupan ruang udara dan bandara di sejumlah wilayah, serta meningkatnya risiko serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Kondisi ini membuat upaya pemulangan warga lebih rumit karena beberapa bandara ditutup dan banyak zona udara dinyatakan no-fly zone sehingga penerbangan komersial tidak dapat beroperasi secara normal.
Presiden Marcos juga menekankan kepada Filipina di tengah Timur Tengah untuk tetap berada di tempat yang aman dan mengikuti instruksi pemerintah setempat, karena situasi dianggap sangat dinamis dan berbahaya. Pihak pemerintah terus memantau perkembangan dan akan melakukan repatriasi begitu kondisi memungkinkan serta lebih aman bagi pesawat dan rute evakuasi.
Meski demikian, pemerintah Filipina menyatakan belum dapat segera memulai evakuasi massal melalui udara karena keterbatasan akses ke wilayah yang aman dan masih beroperasinya zona konflik. Sebagai langkah alternatif, opsi evakuasi darat melalui negara tetangga juga dipertimbangkan, meskipun Marcos memperingatkan bahwa hal ini juga berisiko tinggi bila dilakukan di tengah kawasan yang masih rawan serangan.
Isu ini bukan hanya menjadi kekhawatiran di kalangan pemerintah Filipina, tetapi juga memicu respons dari komunitas internasional. Badan-badan internasional seperti UNHCR telah menyatakan keprihatinan terhadap eskalasi konflik dan dampaknya terhadap warga sipil di kawasan, menyerukan perlindungan terhadap penduduk sipil serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.
