JAKARTA, JURNAL NUSANTARA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sebanyak 18 pejabat dilantik dalam rangkaian perubahan susunan pemerintahan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Pelantikan tersebut menjadi perhatian publik karena tidak hanya menyentuh sejumlah posisi menteri dan wakil menteri, tetapi juga sejumlah jabatan strategis di luar kementerian, termasuk pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan informasi resmi pemerintah, pelantikan menteri dan wakil menteri dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.
18 Pejabat Mengisi Posisi Baru
Sejumlah nama mengalami perpindahan posisi maupun mendapat amanah baru dalam pemerintahan. Di antara perubahan yang paling mendapat perhatian adalah Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Kemudian Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Posisi Menteri Luar Negeri selanjutnya ditempati Arrmanatha Christiawan Nasir.
Perubahan lainnya terjadi di Kementerian Perindustrian. Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian.
Selain itu, Drajad Hari Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman masing-masing mendapat posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Pada sektor pertanian, Muhammad Saleh Mustafa dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, sementara Irwan Meilano dipercaya sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Rangkaian pelantikan juga mencakup sejumlah pejabat pada lembaga pemerintahan. Listyo Sigit Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sedangkan Dedi Prasetyo dipercaya sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Aryanto Wibowo dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sementara Fadil Imran mendapat posisi sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Di lembaga pengawasan pelayanan publik, Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman, sedangkan Radian Syam menjadi anggota Ombudsman.
Pergantian Kapolri Jadi Salah Satu Sorotan Utama
Salah satu perubahan paling penting dalam rangkaian pelantikan tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Polri.
Presiden Prabowo melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Pelantikan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan Nomor 97/POLRI Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri serta Wakapolri.
Suyudi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Sementara Wahyu Hadiningrat menggantikan Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri.
Perubahan tersebut sekaligus menempatkan Listyo Sigit pada posisi baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Dengan demikian, reshuffle kali ini tidak hanya berkaitan dengan struktur kabinet, tetapi juga membawa perubahan pada sejumlah posisi strategis dalam pemerintahan dan lembaga negara.
Pergeseran Menteri Koordinator
Perubahan lain yang cukup menonjol terjadi pada jajaran menteri koordinator.
Dudung Abdurachman dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sementara Sugiono berpindah dari posisi Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Bahlil Lahadalia juga mendapat posisi baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Arrmanatha Nasir yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Luar Negeri kemudian dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri.
Perubahan tersebut menunjukkan adanya penataan kembali sejumlah posisi strategis dalam struktur Kabinet Merah Putih. Daftar susunan kabinet setelah reshuffle juga mengalami penyesuaian sesuai dengan jabatan baru para pejabat yang dilantik.
Pemerintah Tekankan Arah Kerja Baru
Setelah pelantikan, sejumlah pejabat baru menyampaikan komitmen terhadap tugas yang diberikan Presiden.
Dari sisi pemerintah, reshuffle menjadi bagian dari kewenangan Presiden dalam menata struktur pemerintahan dan menempatkan pejabat sesuai kebutuhan kerja pemerintahan.
Presiden RI melalui laman resminya juga memuat sejumlah pernyataan pejabat yang baru dilantik mengenai prioritas kerja mereka. Bahlil, misalnya, menyampaikan fokus pada percepatan hilirisasi dan transisi energi, sementara Kapolri Suyudi menekankan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan dengan masyarakat.
Pengamat: Reshuffle Dinilai Perlu Menjawab Harapan Publik
Di tengah perubahan struktur pemerintahan, reshuffle juga mendapat tanggapan dari kalangan pengamat.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, sebagaimana diberitakan Antara, menilai perombakan kabinet seharusnya tidak sekadar menjadi penataan posisi, tetapi juga mampu menjawab harapan publik terhadap kinerja pemerintahan.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari diskusi publik mengenai bagaimana perubahan susunan kabinet dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja pemerintahan.
Sementara itu, pemberitaan Kontan menyoroti adanya perhatian dari kalangan dunia usaha terhadap dampak reshuffle terhadap konsistensi kebijakan pemerintah. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan pentingnya kesinambungan kebijakan bagi dunia usaha dan investasi.
Reshuffle dan Tantangan Pemerintahan ke Depan
Dengan perubahan sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta pucuk pimpinan Polri, pemerintahan Prabowo memasuki fase baru dalam pelaksanaan program kerja.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana para pejabat yang baru dilantik dapat menerjemahkan mandat tersebut ke dalam program konkret dan pelayanan publik.
Bagi masyarakat, perubahan susunan pemerintahan tidak hanya dilihat dari siapa yang menduduki jabatan baru, tetapi juga dari dampak kebijakan yang dihasilkan.
Efektivitas pemerintahan pada akhirnya akan terlihat melalui pelaksanaan program, kualitas pelayanan publik, kepastian kebijakan, serta kemampuan pemerintah menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Reshuffle Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026 dengan demikian menjadi salah satu perkembangan politik pemerintahan yang mendapat perhatian luas. Sebanyak 18 pejabat yang dilantik kini menghadapi tanggung jawab baru untuk menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.
Redaksi berita oleh ASBI Media Center
Sumber:
Presiden Republik Indonesia, Sekretariat Negara, detikcom, ASBI News, Jurnal Nusantara, JABAR Today, Media Nusantara, ANTARA, RRI, CNN Indonesia, dan Kontan.
