Jurnal Nusantara, Bekasi, Jawa Barat – Longsor sampah raksasa di TPST Bantar Gebang kembali menegaskan masalah serius pengelolaan limbah di Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 ini menelan 7 korban jiwa dan melukai 6 lainnya. Dugaan sementara, hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek memicu runtuhnya gunungan sampah setinggi puluhan meter.
Insiden ini menjadi sorotan nasional sekaligus viral di media sosial, menimbulkan pertanyaan kritis: seberapa siap dan profesional sistem pengelolaan sampah terbesar di Asia Tenggara ini?
Tim Basarnas DKI Jakarta berhasil mengevakuasi korban, tetapi kerusakan nyawa dan trauma warga menjadi sorotan utama. Korban tewas sebagian besar merupakan pekerja di lokasi TPST dan sopir truk sampah, menunjukkan lemahnya prosedur keselamatan di area yang seharusnya diawasi ketat. Evakuasi menggunakan alat berat, namun kondisi tumpukan sampah yang tidak stabil memperlambat proses penyelamatan.
Kegagalan Sistem Terbuka
Peristiwa ini menegaskan kegagalan sistem pengelolaan limbah nasional. Wakil Ketua MPR menyebutnya sebagai alarm krisis nasional, bukan hanya masalah lokal di Bekasi. Penumpukan puluhan juta ton sampah selama bertahun-tahun di Bantar Gebang membuktikan lemahnya pengawasan, minimnya mitigasi risiko, dan ketidakpedulian terhadap keselamatan pekerja maupun warga sekitar.
Menteri Lingkungan Hidup menegaskan, bencana ini adalah cermin kegagalan pengelolaan sampah bertahun-tahun, menuntut investigasi dan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang lalai.
BNPB memperingatkan potensi longsor susulan karena curah hujan yang masih tinggi. Area rawan terus dipantau ketat, namun ancaman terhadap warga dan pekerja tetap tinggi.
Sorotan Publik dan Reformasi Mendesak
Publik menuntut reformasi total pengelolaan sampah nasional. Aktivis lingkungan menekankan bahwa tragedi ini bukan kecelakaan semata, melainkan akibat kegagalan sistemik: penumpukan limbah, minimnya infrastruktur modern, dan lemahnya regulasi serta pengawasan.
Longsor TPST Bantar Gebang adalah tragedi yang menelan korban jiwa sekaligus cermin kegagalan pengelolaan limbah nasional. Pemerintah diharapkan tidak hanya melakukan penanganan darurat, tetapi mendesain ulang sistem pengelolaan sampah dengan mitigasi risiko nyata untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan.
