Jurnal Nusantara, Kab Bandung — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bandung kembali memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah dinamika pelaksanaan yang masih sarat tantangan. Pada Rabu (18/2/2026), Kadin resmi membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke‑26 untuk melayani kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui, di wilayah Kabupaten Bandung.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan asupan gizi di tingkat komunitas dengan memanfaatkan sinergi berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan organisasi masyarakat. Di Kabupaten Bandung, Kadin didapuk mengelola sejumlah dapur SPPG yang menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi kelompok sasaran.
”Ketua Kadin Kabupaten Bandung, Boni Anggara, menyatakan bahwa keberlanjutan program ini adalah bukti komitmen sektor swasta untuk ikut menjawab kebutuhan publik dalam pemenuhan gizi. Menurutnya, pembukaan dapur ke‑26 menunjukkan kapasitas Kadin untuk memperluas layanan MBG, meskipun proses implementasi menghadapi berbagai hambatan administratif dan logistik.”
Dengan jumlah 26 dapur SPPG yang telah dioperasikan, Kadin menargetkan total 31 dapur aktif dalam waktu dekat. Salah satu dapur di Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot bahkan mampu memproduksi lebih dari 3.000 porsi makanan bergizi per hari, didukung sekitar 50 personel operasional dari berbagai unsur masyarakat.
Pelaksanaan program MBG disesuaikan dengan dinamika bulan suci Ramadan. Menurut Boni Anggara, terdapat dua skema menu yang dijalankan oleh SPPG di Kabupaten Bandung:
- Menu basah, ditujukan khusus untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang membutuhkan nutrisi komprehensif;
- Menu kering, didistribusikan kepada pelajar sekolah secara berkala dengan sistem rapel dua kali seminggu.
Distribusi dilakukan siang hari agar kualitas makanan bergizi tetap terjaga serta mengantisipasi kondisi cuaca di musim transisi. Kadin juga menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan pelayanan jika sekolah menggelar kegiatan buka puasa bersama atau kegiatan lain yang terkait Ramadan.
Menyadari betapa krusialnya aspek kesehatan, Kadin Kabupaten Bandung kini mempercepat proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur SPPG. Proses ini disebut tinggal menunggu hasil uji kelayakan air, yang menjadi syarat utama terbitnya SLHS.
Upaya ini dilakukan di tengah sorotan publik terhadap program MBG di sejumlah daerah lain, termasuk isu keracunan massal yang pernah mencuat akibat menu MBG di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.
Optimalisasi program MBG di Kabupaten Bandung tidak lepas dari kerja sama lintas sektor. Rusli Baijuri, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Bandung, menegaskan bahwa kolaborasi antara Kadin, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya penting agar program nasional ini berjalan optimal dan sesuai target.
Camat Dayeuhkolot, Asep Suryadi, turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran SPPG di wilayahnya. Ia berharap program ini berjalan berkesinambungan sehingga dampak nyata terhadap pengurangan angka stunting dan perbaikan gizi masyarakat dapat terasa secara langsung.
Program MBG, sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional, telah mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat dan daerah. Namun sejumlah tantangan masih tersisa, termasuk soal konsistensi pelayanan, higienitas, serta akreditasi dapur SPPG.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa keberadaan dapur SPPG yang dikelola Kadin harus bisa menjadi model layanan yang tidak hanya kuantitatif tetapi juga berkualitas. Fokus pada standar sanitasi, edukasi gizi, serta pengawasan mandiri menjadi kunci agar program ini tidak sekadar memenuhi kuota porsi makanan, tetapi benar‑benar meningkatkan kesehatan masyarakat.
Dengan semakin banyaknya dapur SPPG yang beroperasi, masyarakat berharap bahwa program MBG pemerintah menciptakan dampak positif yang kuat dalam jangka panjang: menekan angka stunting, mendukung tumbuh kembang anak, serta mendorong ketahanan gizi keluarga Indonesia.
