Jurnal Nusantara, Praya, Lombok Tengah — Alih-alih menyoroti substansi persoalan, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri justru meminta insan pers untuk tidak terlalu “ribut” dalam memberitakan dugaan kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya besar di ruang publik: apakah masalahnya dianggap sepele, atau publik yang dinilai terlalu cerewet?
Dalam keterangannya kepada media, Bupati menilai insiden dugaan keracunan yang menimpa sejumlah penerima manfaat MBG masih berada dalam batas kewajaran. Ia bahkan menyebut, jika dibandingkan dengan skala besar program, kejadian tersebut tidak layak dibesar-besarkan dan seolah menjadi isu nasional.
Pernyataan itu sontak menuai sorotan, mengingat isu yang dibahas bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat program unggulan negara. Namun, alih-alih fokus pada evaluasi sistem distribusi dan pengawasan makanan, perhatian justru dialihkan pada cara media memberitakan peristiwa tersebut.
Bupati juga mengimbau wartawan agar menyikapi persoalan ini secara proporsional dan tidak mengembangkan isu di ruang publik. Pernyataan ini dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk sindiran halus kepada media yang dianggap terlalu kritis, meski fungsi pers sejatinya adalah menyampaikan fakta dan menjaga kepentingan publik.
Ironisnya, di saat masyarakat menunggu transparansi dan langkah korektif yang konkret, yang terdengar lebih dulu justru permintaan agar pemberitaan diredam. Padahal, semakin terbuka sebuah masalah dibahas, semakin besar pula peluang perbaikan dilakukan.
Sejumlah pengamat menilai, menyederhanakan kasus keracunan sebagai hal “wajar” berpotensi mengaburkan esensi pengawasan mutu dalam program strategis nasional. Publik pun berharap, pemerintah daerah tidak sekadar meminta ketenangan media, tetapi juga menunjukkan keseriusan dalam memastikan peristiwa serupa tidak kembali terulang.
