JURNAL NUSANTARA, JAKARTA – Kondisi keuangan dan keberlanjutan pelayanan BPJS Kesehatan menjadi perhatian pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 September 2026.
Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk kebutuhan penguatan keuangan BPJS Kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden ingin memperoleh pembaruan mengenai kondisi keuangan BPJS Kesehatan, khususnya untuk keberlanjutan program pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Menurut Budi, pemerintah sebelumnya telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp10 triliun.
Informasi mengenai pencairan tersebut juga disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Dana tambahan itu akan digunakan untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan sehingga pembayaran klaim kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan dapat tetap berlangsung.
Iuran Rp118 Triliun, Pembayaran Manfaat Rp132 Triliun
Dalam perkembangan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito memaparkan kondisi arus kas lembaga yang mengelola program JKN tersebut.
Hingga September 2026, BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sekitar Rp118 triliun, sementara pembayaran manfaat pelayanan kesehatan telah mencapai sekitar Rp132 triliun.
Selisih antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat tersebut menciptakan tekanan terhadap arus kas. Bisnis.com melaporkan gap arus kas yang tercatat mencapai sekitar Rp14 triliun hingga September 2026.
Prihati menjelaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan kebutuhan BPJS Kesehatan untuk tetap memenuhi kewajiban pembayaran pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta JKN.
Karena itu, dukungan pemerintah melalui tambahan dana Rp20 triliun dinilai menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemampuan pembiayaan BPJS Kesehatan.
Berdasarkan keterangan pemerintah, pencairan dilakukan secara bertahap. Sebagian dana akan dicairkan pada Oktober dan sisanya pada November 2026.
52 Juta Peserta Disebut Tidak Aktif
Selain persoalan arus kas, BPJS Kesehatan juga menyoroti jumlah peserta yang status kepesertaannya tidak aktif.
Direktur Utama BPJS Kesehatan menyebut terdapat sekitar 52 juta peserta tidak aktif. Menurut perhitungan yang disampaikan Prihati, apabila peserta tersebut membayar iuran dengan asumsi berada pada kelas III, potensi penerimaan iuran dapat mencapai sekitar Rp2 triliun per bulan atau sekitar Rp24 triliun dalam satu tahun.
Angka tersebut menjadi salah satu bagian dari pembahasan mengenai keberlanjutan pembiayaan JKN dan pentingnya menjaga kepesertaan aktif dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
Persoalan kepesertaan aktif menjadi penting karena sistem JKN dibangun dengan prinsip gotong royong. Artinya, keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada pembayaran manfaat pelayanan, tetapi juga pada kesinambungan penerimaan iuran serta dukungan pembiayaan pemerintah.
Pemerintah Soroti Kualitas Pelayanan
Pembahasan di Istana tidak hanya berkaitan dengan persoalan keuangan. Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap kualitas pelayanan yang diterima peserta BPJS Kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Presiden meminta pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan ditingkatkan, termasuk persoalan waktu tunggu atau antrean di fasilitas kesehatan.
Presiden juga meminta agar pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan tidak dibedakan dengan pasien umum.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian penting karena keberlanjutan pembiayaan JKN pada akhirnya harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan demikian, tambahan dukungan anggaran tidak hanya menjadi persoalan menjaga arus kas, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan sistem kesehatan dalam memenuhi kebutuhan peserta secara berkelanjutan.
Tantangan Pembiayaan JKN ke Depan
Persoalan pembiayaan BPJS Kesehatan menjadi perhatian karena kebutuhan pelayanan kesehatan terus berkembang. Di sisi lain, penerimaan iuran dan pembayaran manfaat harus dikelola secara berkelanjutan agar program JKN dapat terus berjalan.
Prihati juga menyebut adanya sejumlah faktor yang perlu diperhatikan, termasuk perkembangan biaya kesehatan, pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit serta peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan.
Ia juga menyampaikan bahwa prosedur penyesuaian iuran belum dilakukan selama enam tahun. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai berbagai faktor yang memengaruhi keberlanjutan pembiayaan JKN.
Namun, persoalan keberlanjutan JKN tidak hanya menyangkut besaran iuran. Pengelolaan klaim, peningkatan peserta aktif, efisiensi pelayanan, pengawasan terhadap potensi fraud, serta kualitas layanan fasilitas kesehatan juga menjadi bagian dari tantangan yang harus ditangani secara bersama.
Dorong Pelayanan Berbasis Nilai
BPJS Kesehatan juga menyatakan akan melakukan sejumlah pembenahan dalam sistem pelayanan. Salah satu yang disampaikan adalah dorongan untuk menggeser pendekatan pelayanan dari pola berbasis volume menuju value-based healthcare atau pelayanan yang lebih berorientasi pada nilai dan kebutuhan pasien.
Menurut Prihati, perubahan tersebut diperlukan agar pelayanan kesehatan tidak semata-mata berorientasi pada jumlah tindakan, tetapi lebih menitikberatkan pada manfaat dan kebutuhan pasien.
Pembenahan terhadap potensi fraud juga disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem JKN. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan dana yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan pelayanan kesehatan tetap berorientasi pada kepentingan peserta.
Dana Rp20 Triliun Jadi Bagian Penguatan JKN
Tambahan dana Rp20 triliun yang disiapkan pemerintah menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan pada 2026.
Pemerintah menyatakan dana tersebut telah tersedia dalam APBN dan akan dicairkan secara bertahap pada Oktober dan November.
Di sisi lain, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa penguatan pembiayaan tersebut berjalan bersama dengan pembenahan tata kelola dan pelayanan. Hal itu penting agar dukungan anggaran tidak hanya menjaga kemampuan pembayaran klaim, tetapi juga memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan peserta JKN.
Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo pada 28 September 2026 menunjukkan bahwa persoalan BPJS Kesehatan kini dibahas tidak hanya sebagai persoalan administrasi lembaga, tetapi juga sebagai bagian dari keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
Ke depan, perkembangan mengenai kondisi keuangan BPJS Kesehatan, pencairan dana Rp20 triliun, jumlah peserta aktif, pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan akan menjadi sejumlah indikator yang patut diperhatikan publik.
Redaksi berita oleh ASBI Media Center, dihimpun dan disusun berdasarkan informasi dari sejumlah sumber media yang memberitakan perkembangan BPJS Kesehatan pada 28 September 2026.
