Jurnal Nusantara, Jakarta — Program strategis pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) kembali menjadi sorotan setelah ahli yang dihadirkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap adanya potensi tekanan terhadap keuangan pemerintah daerah akibat kebijakan penganggaran program nasional tersebut.
Dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), ahli menilai mekanisme pemanfaatan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat dapat memberikan dampak terhadap kemampuan fiskal daerah. (Mahkamah Konstitusi RI)
Ahli yang memberikan keterangan dalam sidang MK menyebut, apabila pengurangan transfer ke daerah terus terjadi tanpa perhitungan matang, maka sejumlah daerah dapat mengalami tekanan anggaran yang berpengaruh terhadap pembiayaan pelayanan dasar masyarakat, pembangunan daerah, hingga kesejahteraan aparatur. (Mahkamah Konstitusi RI)
Ahli Soroti Pemangkasan Transfer ke Daerah
Dalam persidangan tersebut, ahli hukum administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Richo Andi Wibowo, menyampaikan pandangannya terkait dampak kebijakan fiskal yang mengutamakan pembiayaan agenda nasional seperti MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program prioritas lainnya.
Menurutnya, penggunaan ruang fiskal daerah untuk mendukung program pusat berpotensi menimbulkan persoalan apabila pemerintah daerah kehilangan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya.
Ia mencontohkan adanya kasus pemotongan pendapatan seorang guru honorer di Nusa Tenggara Timur yang disebut berkaitan dengan berkurangnya kemampuan anggaran daerah akibat tekanan transfer pemerintah pusat. (Mahkamah Konstitusi RI)
“Persoalannya bukan hanya mengenai besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana keberlanjutan pelayanan publik tetap terjamin ketika kapasitas fiskal daerah mengalami penurunan,” menjadi perhatian dalam sidang tersebut. (Mahkamah Konstitusi RI)
MBG dan Kopdes Merah Putih Jadi Perdebatan Publik
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan.
Sementara itu, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai penggerak ekonomi desa dengan melibatkan masyarakat dalam rantai produksi dan distribusi pangan.
Sebelumnya, pemerintah menjelaskan bahwa kedua program tersebut memiliki keterkaitan, khususnya dalam mendukung rantai pasok pangan. Badan Gizi Nasional (BGN) juga menyebut koperasi desa dapat menjadi mitra pemasok bahan baku untuk dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (detiknews)
Namun, sejumlah pihak menilai implementasi program tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan anggaran daerah agar tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan lain.
Riset Ekonomi Soroti Risiko Tekanan Fiskal Daerah
Kajian ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia sebelumnya juga menyoroti potensi tekanan fiskal daerah akibat kebijakan pengalihan anggaran untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Dalam kajian tersebut disebutkan bahwa sejumlah pemerintah daerah menghadapi tantangan akibat berkurangnya ruang fiskal, sementara di sisi lain harus memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan pelayanan publik. (suara.com)
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran, termasuk mengurangi sejumlah program pembangunan atau mencari sumber pendapatan baru.
Pemerintah Tetap Dorong Pelaksanaan Program
Meski menuai kritik, pemerintah tetap menegaskan bahwa MBG dan Kopdes Merah Putih merupakan program strategis yang memiliki tujuan jangka panjang.
Sejumlah organisasi desa juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut dengan catatan bahwa tata kelola harus terus diperbaiki. Perangkat desa sebelumnya menyampaikan bahwa apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, yang perlu diperbaiki adalah sistem pengelolaannya, bukan menghentikan programnya. (detiknews)
Pemerintah juga menilai Kopdes Merah Putih dapat membuka peluang ekonomi baru di tingkat desa, termasuk memperkuat peran petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha lokal sebagai bagian dari rantai pasok MBG. (Antara News Bengkulu)
Pengamat Minta Pemerintah Pastikan Keseimbangan Pusat dan Daerah
Perdebatan mengenai MBG dan Kopdes Merah Putih kini tidak hanya berkaitan dengan manfaat sosial ekonomi, tetapi juga menyangkut hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pengamat menilai keberhasilan program nasional harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru memberikan tekanan baru terhadap layanan publik di daerah.
Transparansi anggaran, evaluasi berkala, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar pelaksanaan program tetap efektif tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Sidang MK terkait UU HKPD ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut masa depan tata kelola keuangan negara, khususnya bagaimana pemerintah membagi kewenangan dan pembiayaan antara pusat dengan daerah. (Mahkamah Konstitusi RI)
Penulis : Tim Redaksi ASBI Media Center
Sumber : Mahkamah Konstitusi RI, DetikNews, Suara.com, Antara News Bengkulu
Editor : Redaksi Nasional Jurnal Nusantara
